Kamis, 26 September 2013

Bawaslu Tolak Gugatan Gerindra Minahasa

Yolanda tak bisa isi posisi yang ditinggalkan Kuntag

Bawaslu Sulut akhirnya menetapkan sikapnya dalam kasus gugatan sengketa Pemilu yang diajukan pemohon Partai Gerindra Minahasa terhadap SK Penetapan DCT Oleh KPU Minahasa selaku termohon.

Hal ini trrungkap dalam Sidang Sengketa DCT yang digelar di Ruang Sidang Bawaslu Sulut 26 sep 2013 pukul 14.00 wita dipimpin pimpinan msyawarah Herwyn Malonda yang juga adalah Ketua Bawaslu Sulut dengan agenda pembacaan keputusan pendahuluan nomor 04/SP-2/Set.Bawaslu-Sulut/IX/2013.

Keputusan pendahuluan adalah hasil kajian bawaslu terhadap permohonan gugatan sengketa Pemilu yang diajukan pemohon Ir Man Tojo Rambitan dan Lendy Edwin Parengkuan, S.IP selaku Ketua dan Sekretaris Partai Gerindra Minahasa.

Dalam kajiannya Bawaslu sulut menilai Bawaslu berKewenangan menyelesaikan sengketa penetapan DCT yang diajukan Partai Gerindra;

Mengenai Kedudukan para pihak : pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;

Namun demikian Permohonan yang diajukan oleh Partai Gerindra telah lewat waktu. Dimana gugatan diajukan 5 hari kerja setelah penetapan dct atau 7 hari sejk diterimanya SK KPU Kab Minahasa ttg penetapan DCT. Padahal sesuai psl 15 ay 1 perbawaslu nomor 15 th 2012 sebagaimana diubah dg perbawaslu no 1 thn 2013 ttg Tata Cara Sengketa Pemilu hrsnya gugatan diajukan plg lambat 3 hr kerja sejak SK DCT diterima. Sehingga Permohonan tlh lewat batas waktu.

Atas dasar kajian tersebut Bawaslu Sulut memutuskan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Dengan putusan ini maka posisi Dennis Kuntag yang telah dianulir dari DCT tidak bisa diisi oleh Yolanda Kalangi sebagaimana usulan Partai Gerindra Minahasa. Dengan demikian keputusan KPU Minahasa yang menetapkan jumlah caleg Gerindra dapil Minahasa I menjadi 8 caleg dari sebelumnya 9 caleg tak tergoyahkan.

Sidang dihadiri oleh 5 Komisioner KPU Minahasa serta Ketua dan Anggota Panwaslu Minahasa dan Sekretaris Gerindra Minahasa

Kamis, 05 September 2013

KPU MINAHASA Koordinasi dengan Kajari Tondano

METRO, Tondano- Rabu (04/09) kemarin, empat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa,Meidy Tinangon, MSi, Dicky Paseki, SH, MH, Kristoforus Ngantung, S.Fils dan Dra. Wiesje Wilar, MSi bertandang ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tondano untuk memantapkan koordinasi dalam kaitan tupoksi yang bersinggungan dengan tahapan Pemilu 2014. Menurut Ketua KPU Minahasa, Meidy Tinangon, koordinasi dan komunikasi merupakan kata kunci dalam pelaksanaan Pemilu oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu 2014. Hal tersebut disadari oleh KPU Minahasa selaku penyelenggara Pemilu di Minahasa."Kita punya pengalaman kerjasama melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pihak Kejari Tondano sejak tahapan Pilkada Tahun 2012 yang lalu, dan nota kesepahaman tersebut masih tetap berlaku hingga tahapan Pemilu 2014 ini", ungkap Tinangon. Hal senada diungkapkan, Ketua divisi Hukum dan Teknis penyelenggaraan pemilu KPU Minahasa, Dicky Paseki, SH, MH. Menurut Paseki, isi nota kesepahaman tersebut menyangkut posisi Kejari Tondano selaku jaksa pengacara negara (JPN) yang bisa memberikan pertimbangan hukum maupun mendapingi KPU dalam sidang di pengadilan. "Disamping itu juga, sesuai tupoksinnya maka bersama-sama dengan KPU dan pihak lainnya dapat melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan", ungkap Paseki. Ditanya mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan MoU dengan pihak kejaksaan, para komisioner KPU menyebut masalah anggaran. "Kami memiliki dana terbatas dari APBN, namun sesuai ketentuan UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi berdasarkan usulan KPU", jelas Ketua Divisi Anggaran, Dra. Wiesje Wilar, M.Si. Sementara itu, berdasarkan data dan Informasi yang dihimpun, usulan KPU Minahasa masih sementara dibahas dalam pembahasan APBD perubahan oleh Pemkab dan DPRD Minahasa.(61)

Rabu, 31 Juli 2013

Mantapkan Voters Education dan Sosialisasi KPU Minahasa Gandeng OMS dan Pers

Untuk memantapkan pencapaian program sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilu 2014, KPU Kabupaten Minahasa menggandeng beberapa institusi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Pers. KPU menandatangani kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa, BKSAUA Kabupaten Minahasa, perkumpulan Pers Minahasa (PersMin) dan beberapa radio lokal.

MOU KPU dengan DINAS DIKPORA MINAHASA

MOU KPU dengan BKSAUA

MOU KPU dengan KOALISI PEREMPUAN INDONESIA Kab Minahasa

MOU KPU dengan Pers Minahasa
Berita selengkapnya, klik http://www.kpu-minahasakab.go.id/berita-52-kpu-minahasa-mou-dengan-oms-dinas-dikpora-dan-pers.html